Kondisi 4 Korban Jembatan Cipunagara Sudah Sadar

Jakarta - Empat orang korban akibatnya ambruknya Jembatan Cipunagara, Pamanukan, Subang, Jawa Barat, dirawat di RSU Subang. Setelah mendapat perawatan dokter, kondisi korban mulai membaik.

Menurut catatan yang ada di Unit Gawat Darurat (UGD) RSU Subang, Jl. Otista, Subang, Jawa Barat, Sabtu (24/7/2004), para korban masuk secara bergelombang. Mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.25 WIB.

Keempat korban yang dibawa ke RS tersebut adalah, Yusuf (35) warga Slawi, Jawa Tengah, Kartono (45) Slawi, Jawa Tengah, Andi (21) warga Karang Sambung, dan Wayan (57) beralamat di Denpasar, Bali.

"Para korban saat ini dalam kondisi sadar. Di antara mereka, yang mengalami luka paling parah, adalah Yusuf. Dia mengalami patah tulang pada kaki kanannya," tutur Dede, petugas RSU Subang kepada detikcom lewat telepon.

Sumber : www.detik.com

Agung Minta BK Proses Anggota DPR Penerima Dana BI

Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono akan segera memanggil pimpinan BK guna menindaklanjuti kesaksian Hamka Yandhu di PN tipikor mengenai keterlibatan sejumlah anggota DPR soal aliran dana BI. Agung pun meminta BK segera memproses atas dasar perintah pimpinan DPR. "Meski belum ada laporan dari masyarakat, BK bisa menindaklanjuti kalau ada perintah pimpinan DPR. Saya akan panggil dulu pimpinan supaya tidak usah menunggu proses pengadilan," kata Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2008). Menurut wakil ketua umum Partai Golkar ini, BK akan tampak punya kekuatan bil memproses kasus ini tanpa menunggu keputusan pengadilan. Soal sanksinya, Agung menyerahkan sepenuhnya pada BK, sesuai dengan bukti yang ada. "Supaya BK tidak terlihat nothing to do tidak usah menunggu selesainya proses pengadilan. Soal sanksinya tergantung, apakah ditegur atau diberhentikan. Itu nanti," terang Agung. Bagaimana sikap Partai Golkar terhadap Paskah Suzetta dan sejumlah kedernya yang disebut Hamka Yandhu ikut menerima aliran dana BI? "Itu semua tergantung pengadilan. Kita tidak bisa intervensi. Kalau butuh pengacara, ya kita bantu secara profesional," terangnya. Lalu kapan akan memanggil pimpinan BK? "Secepatnya. Kalau bisa masa persidangan depan sudah bisa diproses," jawab Agung.

Sumber : detik.com

MS Kaban Penuhi Panggilan KPK

Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ka'ban menjadi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ijin pemanfaatan kayu dan gratifikasi dengan tersangka bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafaar.

Mengenakan kemeja putih berbalut jaket abu-abu, Kaban datang ke KPK pukul 9.30. Sebenarnya KPK menjadwalkan
pemeriksaan Ka'ban pada rabu lalu. Namun, Kaban tidak datang dengan alasan ada acara lain yang harus dihadirinya.

Sebelum diperiksa, Kaban menyatakan akan mengklarifikasi soal izin pemanfaatan kayu dan gratifikasi yang melibatkan Jaafar ini. "Karena semua izin-izin ada masa berlakunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Senin (7/4).

Bupati Pelalawan mengeluarkan 166 izin pada periode2001-2006. Empat dari lima perijinan yang dikeluarkannya itu terkait dengan kerja sama dengan sebuah perusahaan bubur kertas raksasa yang pabriknya beroperasi di kabupaten tersebut.

Namun izin yang seharusnya dikeluarkan pada lahan kosong. Tapi, ketika diselidiki di lapangan, ternyata berada di hutan alam. Akibatnya, negara dirugikan Rp 1,3 triliun. Selain itu KPK juga menemukan adanya aliran dana kepada Azmun sebanyak Rp 1 miliar

Kaban juga mengatakan akan mengklarifikasi soal penerbitan izin kepada 14 perusahan yang terkait dalam kasus tersebut. "Karena kita departemen kehutanan memberikan, membuat kebijakan, memverifikasi perizinan," katanya.

Sementara Tengku Azmun Jaafar datang ke KPK pukul 10.30. Berbalut batik cokelat hitam, Azmun datang dengan mobil tahanan berwarna hitam.

Sumber : www.tempointeraktif.com

KPK Bahas Reformasi Birokrasi dengan Menter Aparatur Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat mengenai reformasi birokrasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy dan Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa. "Termasuk hasil survei integritas kemarin," kata Juru bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Senin (7/4).

Akhir maret lalu, KPK mengumumkan hasil survei integritas sektor publik. KPK menyebutkan sepuluh departemen memiliki integritas rendah. Survei yang dilakukan di 30 departemen/instansi menggunakan skala 1 sampai 10 untuk mengukur integritas sektor publik.

Survei sepuluh departemen/instansi menghasilkan temuan Badan Pertanahan Nasional dinilai 4,16, Departemen Perhubungan (4,24), PT. Pelabuhan Indonesia (4,76), Kepolisian Republik Indonesia (4,81).

Kemudian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4,85), Departemen Agama (5,15), PT. Perusahaan Listrik Negara (5,16), Departemen Kesehatan (5,25), Mahkamah Agung (5,28), dan Departemen Kelautan dan Perikanan (5,41).

Sementara itu, tiga departemen/instansi yang tertinggi skor integritasnya adalah Badan Kepegawaian Negara (6,51), Departemen Dalam Negeri (6,25), dan PT PERTANI (6,17). Sementara itu, Departemen Hukum dan HAM merupakan lembaga dengan nilai integritas terendah.

Sumber : www.tempointeraktif.com

Hanya Drajad Tolak Boediono

Boediono memang melenggang mulus menjadi Gubernur BI. Tetapi Komisi XI tidak dapat memutuskan secara aklamasi. Anggota FPAN Drajad Wibowo adalah satu-satunya yang menolak calon tunggal pemerintah itu.

Usai rapat tertutup Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (7/4), Drajad mengungkapkan 2 alasan tidak memilih Boediono. Di mata ekonom ini, Boediono telah melebihi kapasitas BI dalam hal pemerataan ekonomi. "Pilihan kebijakan Boediono tidak tepat dalam lini pemerataan ekonomi karena hal itu tanggung jawab pemerintah bukan BI," tegasnya.

Selain itu, Drajad menilai Menko Perekonomian ini tidak tuntas menjawab klarifikasi BLBI. "Waktu saya bertanya soal klarifikasi BLBI, beliau tidak menjawab tuntas karena dipotong interupsi dari rekan anggota dewan," keluhnya.

Dari hasil voting, Boediono didukung oleh 45 anggota dewan dengan rincian FPG (11), FPPP (5), FPAN (3), FPDIP (9), FKB (4), FPKS (4), FPD (6), FBPD (1), FPBR (1), FPDS (1). Ketua Komisi XI Awal Kusumah mengungkapkan hasil rapat ini akan dibawa dalam rapat bamus DPR 8 April besok.

Sumber : www.inilah.com

Penanganan BLBI Tak Butuh Interpol

Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan penuntasan kasus BLBI akan menggunakan mekanisme Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, bukan interpol.

Hal itu dikemukakan oleh Hendarman seusai rapat kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Sekertariat Negara, Jakarta, Senin (7/4) malam.

"Informasi dengan interpol itu darimana, ..., kalau dengan interpol kan berarti menangkap orang, masalah BLBI ini termasuk penyelamatan aset juga," katanya.

Menurut dia, pemerintah telah membicarakan penanganan BLBI dengan StAR initiative bersama Bank Dunia dan United Nation Drug And Crima (UNDC).

Hendarman mengatakan Kejaksaan Agung mengajukan tujuh kasus yang terdiri atas enam kasus korupsi dan satu kasus pembalakan liar.

Jaksa Agung juga menyatakan, salah satu kasus korupsi adalah kasus yang melibatkan obligor BLBI.

Rencananya, tim dari StAR akan mengadakan diskusi untuk membahas ketujuh kasus yang diajukan Kejaksaan Agung tersebut pada April 2008.

Sumber : www.inilah.com

Tantangan Berat untuk Boediono

Sebagian besar anggota Komisi XI DPR mendukung pencalonan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Dia disebut sebagai figur yang tepat memimpin bank sentral ke depan.

Meski sebagian anggota DPR lainnya mengingatkan keterlibatan Boediono terkait kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika ia menjadi Direktur BI, bisa dipastikan Boediono akan terpilih menjadi gubernur bank sentral. Faktanya, saat uji kelayakan dan kepatutan, hanya Drajat Wibowo, politisi Partai Amanat Nasional yang menentangnya.

Salah satu tantangan berat bagi Boediono adalah untuk mencermati paradigma baru keterkaitan moneter, finansial, dan ekonomi riil pada mandala global dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia.

Tahun lalu dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Boediono menekankan teori kaitan demokrasi dengan pendapatan per kapita, merujuk pandangan pelbagai pakar. Demokrasi hanya bisa subur dan stabil dalam tingkat pendapatan per kapita US$ 6.600. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia belum stabil.

Dalam hal ini, kata pengamat ekonomi Christianto Wibisono, Boediono termasuk reformis yang simpatik terhadap demokrasi. Dalam resesi global kapitalisme dewasa ini, ironisnya, yang menyelamatkan bank papan atas AS adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) di RRC, Timur Tengah, dan Singapura.

Tantangan lainnya kemudian, kata Christianto, mungkinkah duet Yudhoyono - Kalla dan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia akan melahirkan gebrakan yang bisa mengundang dana SWF berskala besar, dalam masa transisi satu tahun menjelang pemilu?

Dana-dana SWF yang bernilai trilyunan dolar AS diperlukan untuk sektor riil karena situasi krisis pangan dan inflasi yang memberatkan rakyat. Penderitaan ini jelas harus memperoleh prioritas untuk ditanggulangi. Kalau rakyat sudah semakin terhimpit dan tersudut, maka Pilpres 2009 bisa menghasilkan surprise, kejutan.

Lantas, apa lagi tantangan mendasar Boediono ke depan jika memimpin BI? Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy menilai tantangan yang paling utama dihadapi oleh Boediono adalah soal team work.

Masalah kerja sama ini menjadi penting karena dampak politisasi yang terjadi selama ini di BI telah membuat bank sentral butuh sosok yang bisa membangun team work yang baik.

Tantangannya adalah membangun kerja sama dengan pemerintah dan internal BI. Politisasi BI selama ini cukup mengganggu team work dengan proses pemilihan di BI. ‘’Menurut saya yang paling paling ideal, deputi Gubernur BI itu diusulkan oleh gubernur diangkat oleh presiden," kata Adrianus di gedung BI, Senin (7/4).

Adrianus menekankan sekali soal team work karena sebagai seorang yang pernah berada di tampuk tertinggi BI, dirinya sadar betapa pentingnya soal ini. Terutama, menyangkut prosedur pemilihan para deputi gubernur.

Sumber : www.inilah.com