MS Kaban Penuhi Panggilan KPK

Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ka'ban menjadi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ijin pemanfaatan kayu dan gratifikasi dengan tersangka bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafaar.

Mengenakan kemeja putih berbalut jaket abu-abu, Kaban datang ke KPK pukul 9.30. Sebenarnya KPK menjadwalkan
pemeriksaan Ka'ban pada rabu lalu. Namun, Kaban tidak datang dengan alasan ada acara lain yang harus dihadirinya.

Sebelum diperiksa, Kaban menyatakan akan mengklarifikasi soal izin pemanfaatan kayu dan gratifikasi yang melibatkan Jaafar ini. "Karena semua izin-izin ada masa berlakunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Senin (7/4).

Bupati Pelalawan mengeluarkan 166 izin pada periode2001-2006. Empat dari lima perijinan yang dikeluarkannya itu terkait dengan kerja sama dengan sebuah perusahaan bubur kertas raksasa yang pabriknya beroperasi di kabupaten tersebut.

Namun izin yang seharusnya dikeluarkan pada lahan kosong. Tapi, ketika diselidiki di lapangan, ternyata berada di hutan alam. Akibatnya, negara dirugikan Rp 1,3 triliun. Selain itu KPK juga menemukan adanya aliran dana kepada Azmun sebanyak Rp 1 miliar

Kaban juga mengatakan akan mengklarifikasi soal penerbitan izin kepada 14 perusahan yang terkait dalam kasus tersebut. "Karena kita departemen kehutanan memberikan, membuat kebijakan, memverifikasi perizinan," katanya.

Sementara Tengku Azmun Jaafar datang ke KPK pukul 10.30. Berbalut batik cokelat hitam, Azmun datang dengan mobil tahanan berwarna hitam.

Sumber : www.tempointeraktif.com

KPK Bahas Reformasi Birokrasi dengan Menter Aparatur Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat mengenai reformasi birokrasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy dan Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa. "Termasuk hasil survei integritas kemarin," kata Juru bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Senin (7/4).

Akhir maret lalu, KPK mengumumkan hasil survei integritas sektor publik. KPK menyebutkan sepuluh departemen memiliki integritas rendah. Survei yang dilakukan di 30 departemen/instansi menggunakan skala 1 sampai 10 untuk mengukur integritas sektor publik.

Survei sepuluh departemen/instansi menghasilkan temuan Badan Pertanahan Nasional dinilai 4,16, Departemen Perhubungan (4,24), PT. Pelabuhan Indonesia (4,76), Kepolisian Republik Indonesia (4,81).

Kemudian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4,85), Departemen Agama (5,15), PT. Perusahaan Listrik Negara (5,16), Departemen Kesehatan (5,25), Mahkamah Agung (5,28), dan Departemen Kelautan dan Perikanan (5,41).

Sementara itu, tiga departemen/instansi yang tertinggi skor integritasnya adalah Badan Kepegawaian Negara (6,51), Departemen Dalam Negeri (6,25), dan PT PERTANI (6,17). Sementara itu, Departemen Hukum dan HAM merupakan lembaga dengan nilai integritas terendah.

Sumber : www.tempointeraktif.com

Hanya Drajad Tolak Boediono

Boediono memang melenggang mulus menjadi Gubernur BI. Tetapi Komisi XI tidak dapat memutuskan secara aklamasi. Anggota FPAN Drajad Wibowo adalah satu-satunya yang menolak calon tunggal pemerintah itu.

Usai rapat tertutup Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (7/4), Drajad mengungkapkan 2 alasan tidak memilih Boediono. Di mata ekonom ini, Boediono telah melebihi kapasitas BI dalam hal pemerataan ekonomi. "Pilihan kebijakan Boediono tidak tepat dalam lini pemerataan ekonomi karena hal itu tanggung jawab pemerintah bukan BI," tegasnya.

Selain itu, Drajad menilai Menko Perekonomian ini tidak tuntas menjawab klarifikasi BLBI. "Waktu saya bertanya soal klarifikasi BLBI, beliau tidak menjawab tuntas karena dipotong interupsi dari rekan anggota dewan," keluhnya.

Dari hasil voting, Boediono didukung oleh 45 anggota dewan dengan rincian FPG (11), FPPP (5), FPAN (3), FPDIP (9), FKB (4), FPKS (4), FPD (6), FBPD (1), FPBR (1), FPDS (1). Ketua Komisi XI Awal Kusumah mengungkapkan hasil rapat ini akan dibawa dalam rapat bamus DPR 8 April besok.

Sumber : www.inilah.com

Penanganan BLBI Tak Butuh Interpol

Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan penuntasan kasus BLBI akan menggunakan mekanisme Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, bukan interpol.

Hal itu dikemukakan oleh Hendarman seusai rapat kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Sekertariat Negara, Jakarta, Senin (7/4) malam.

"Informasi dengan interpol itu darimana, ..., kalau dengan interpol kan berarti menangkap orang, masalah BLBI ini termasuk penyelamatan aset juga," katanya.

Menurut dia, pemerintah telah membicarakan penanganan BLBI dengan StAR initiative bersama Bank Dunia dan United Nation Drug And Crima (UNDC).

Hendarman mengatakan Kejaksaan Agung mengajukan tujuh kasus yang terdiri atas enam kasus korupsi dan satu kasus pembalakan liar.

Jaksa Agung juga menyatakan, salah satu kasus korupsi adalah kasus yang melibatkan obligor BLBI.

Rencananya, tim dari StAR akan mengadakan diskusi untuk membahas ketujuh kasus yang diajukan Kejaksaan Agung tersebut pada April 2008.

Sumber : www.inilah.com

Tantangan Berat untuk Boediono

Sebagian besar anggota Komisi XI DPR mendukung pencalonan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Dia disebut sebagai figur yang tepat memimpin bank sentral ke depan.

Meski sebagian anggota DPR lainnya mengingatkan keterlibatan Boediono terkait kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika ia menjadi Direktur BI, bisa dipastikan Boediono akan terpilih menjadi gubernur bank sentral. Faktanya, saat uji kelayakan dan kepatutan, hanya Drajat Wibowo, politisi Partai Amanat Nasional yang menentangnya.

Salah satu tantangan berat bagi Boediono adalah untuk mencermati paradigma baru keterkaitan moneter, finansial, dan ekonomi riil pada mandala global dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia.

Tahun lalu dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Boediono menekankan teori kaitan demokrasi dengan pendapatan per kapita, merujuk pandangan pelbagai pakar. Demokrasi hanya bisa subur dan stabil dalam tingkat pendapatan per kapita US$ 6.600. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia belum stabil.

Dalam hal ini, kata pengamat ekonomi Christianto Wibisono, Boediono termasuk reformis yang simpatik terhadap demokrasi. Dalam resesi global kapitalisme dewasa ini, ironisnya, yang menyelamatkan bank papan atas AS adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) di RRC, Timur Tengah, dan Singapura.

Tantangan lainnya kemudian, kata Christianto, mungkinkah duet Yudhoyono - Kalla dan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia akan melahirkan gebrakan yang bisa mengundang dana SWF berskala besar, dalam masa transisi satu tahun menjelang pemilu?

Dana-dana SWF yang bernilai trilyunan dolar AS diperlukan untuk sektor riil karena situasi krisis pangan dan inflasi yang memberatkan rakyat. Penderitaan ini jelas harus memperoleh prioritas untuk ditanggulangi. Kalau rakyat sudah semakin terhimpit dan tersudut, maka Pilpres 2009 bisa menghasilkan surprise, kejutan.

Lantas, apa lagi tantangan mendasar Boediono ke depan jika memimpin BI? Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy menilai tantangan yang paling utama dihadapi oleh Boediono adalah soal team work.

Masalah kerja sama ini menjadi penting karena dampak politisasi yang terjadi selama ini di BI telah membuat bank sentral butuh sosok yang bisa membangun team work yang baik.

Tantangannya adalah membangun kerja sama dengan pemerintah dan internal BI. Politisasi BI selama ini cukup mengganggu team work dengan proses pemilihan di BI. ‘’Menurut saya yang paling paling ideal, deputi Gubernur BI itu diusulkan oleh gubernur diangkat oleh presiden," kata Adrianus di gedung BI, Senin (7/4).

Adrianus menekankan sekali soal team work karena sebagai seorang yang pernah berada di tampuk tertinggi BI, dirinya sadar betapa pentingnya soal ini. Terutama, menyangkut prosedur pemilihan para deputi gubernur.

Sumber : www.inilah.com

Slawi, Cuaca Buruk, Harga Gabah Rendah

Rendahnya harga gabah yang diterima petani pada musim panen kali ini, dipengaruhi oleh faktor cuaca. Akibat hujan yang masih sering turun, kadar air pada gabah menjadi tinggi. Harga gabah terpaksa disesuaikan dengan kadar air yang ada.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal, Toto Subandriyo, Selasa (25/3). Menurut dia, dari hasil pengecekan di sejumlah lokasi panen di Kabupaten Tegal, kadar air pada gabah kering panen atau GKP mencapai 31 persen.

Padahal sesuai standar, kadar air pada GKP sebesar 25 persen. Akibatnya, harga pembelian gabah terpaksa disesuaikan dengan kadar air tersebut. Saat ini, rata-rata harga GKP yang diterima petani sebesar Rp 1.700 per kilogram. Dengan kadar air yang tinggi, harga tersebut sebenarnya sudah memenuhi standar harga pembelian pemerintah atau HPP.

Selain itu, kualitas panen di beberapa wilayah juga kurang bagus, akibat adanya serangan hama penggerek batang dan kresek. Butir padi banyak yang kosong, sehingga produktifitas yang dihasilkan rendah.

Toto mengatakan, selama Februari hingga Maret, panen di wilayah Kabupaten Tegal sudah mencapai 14.000 hektar. Panen raya diperkirakan akan berlangsung bulan April mendatang, seluas 15.000 hektar.

Apabila hujan masih sering turun, diperkirakan harga gabah tidak akan naik. Namun apabila cuaca mulai kering, kualitas gabah akan membaik. Petani dapat memperoleh gabah dengan kadar air rendah, sehingga harganya tinggi.

Selain itu dalam pengadaan beras, ia berharap agar Bulog lebih mengintensifkan satgas daripada mitra kerja. Melalui satgas, petani dapat menjual gabah secara langsung kepada pemerintah, berapa pun kadar air yang ada di dalamnya. Sementara melalui mitra, petani tidak dapat menjual gabah secara langsun g kepada pemerintah.

Sejumlah petani di Kabupaten Tegal dan Brebes mengeluh rugi, akibat rendahnya harga gabah saat ini. Marjuki (55), petani di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang mengatakan, harga jual gabah yang diperolehnya hanya Rp 1.600 per kilo gram. Dari lahan seluas 8.000 meter persegi, ia hanya memperoleh hasil Rp 5,6 juta. Padahal biaya yang dikeluarkannya mencapai Rp 6 juta.

Menurut dia, kualitas panen yang dihasilkan kali ini memang kurang bagus. Selain kadar airnya tinggi, tanamannya juga terserang hama penggerek batang. Meskipun demikian, ia berharap agar pemerintah menaikkan harga pembelian gabah, agar petani tidak semakin terpuruk.

Wakil Kepala Bulog Sub Divre VI Pekalongan, Opa Sutiyana mengatakan, pengadaan beras oleh Bulog mulai berlangsung sejak awal Maret lalu. Dari target 100.000 ton, saat ini sudah terealisasi sekitar 13.000 ton. Diperkirakan, target pengadaan beras akan tercapai pada bulan Juni.

Meurut dia, HPP beras tahun ini masih sama dengan tahun lalu, sebesar Rp 4.000 p er kilogram. HPP GKP sebesar Rp 2.000 per kilogram, sedangkan HPP gabah kering gilig atau GKG sebesar Rp 2.600 per kilogram. Apabila muncul harga yang lebih rendah di pasaran, hal itu diperkirakan akibat tidak terpenuhinya kualifikasi, seperti kadar air dan hampa kotoran yang terlalu tinggi.

Sumber : www.kompas.com

Gizi Buruk dirawat di RS Soesilo Slawi

Dua anak penderita gizi buruk ditemukan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka adalah An Zuhrotul Hidayah yang dirawat di RS dokter Soeselo Slawi, Tegal, sejak 3 Februari, dengan berat badan 17 kilogram, dan Siti Setiawati, yang dirawat sejak 9 Februari dan berat badan 5,6 kilogram—keduanya dari keluarga miskin.

Kepala Subbidang Pelayanan RS dokter Soeselo Slawi, Endang Puji Hastuti, mengatakan, penderita gizi buruk, Ahmad Firmansyah (11 bulan), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, meninggal hari Selasa (12/2).

Selama tahun 2007, ditemukan 647 kasus gizi buruk dan 3.755 kasus gizi kurang di Kabupaten Tegal. Pada kurun waktu yang sama, penderita gizi buruk di Kabupaten Blora berjumlah 147 anak di bawah usia lima tahun.

Angka di Kabupaten Tegal itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah 451 kasus gizi buruk dan 1.785 kasus gizi kurang—menurun dibandingkan tahun 2006, 900 anak.

Kepala Subdinas Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Lilik Hernanto mengatakan, itu berdasarkan penimbangan 55.826 anak balita di seluruh Kabupaten Blora yang dilakukan Februari dan Agustus.

Kemiskinan

Menurut Endang, sebagian besar kasus gizi buruk di Kabupaten Tegal disebabkan faktor kemiskinan. Karena itu, penanganan dilakukan dengan dua cara, yaitu penanganan terhadap pasien dan pemberdayaan orangtua. Penanganan pada penderita gizi buruk dan gizi kurang dilakukan melalui penanganan medis dan pemberian makanan pendamping air susu ibu.

Dua penderita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Tegal, An Zuhrotul Hidayah (12), warga Desa Dukuhwaru, Kecamatan Dukuhwaru, dan Siti Setiawati (2), warga Desa Karangwuluh, Kecamatan Surodadi, kemarin masih dirawat intensif di RS dokter Soeselo Slawi.

Sumber : www.prakarsa-rakyat.org

All About Teh Poci

Kenikmatan teh akan lebih terasa apabila di minum dengan menggunakan tempat aslinya “POCI”

Tersedia:

1 set Poci polos coklat muda (1 poci, 2 mug + pan bulat), harga = Rp. 30000,- /set

1 set Poci polos coklat kehitaman (1 poci, 2 mug + pan bulat), harga = Rp. 45000,- /set

1 set Poci polos melamik (1 poci, 2 mug + pan bulat), harga = Rp. 60000,- /set

1 set Poci bermotif (1 poci, 2 mug + pan bulat), harga = Rp. 120000,- /set

1 set Poci bermotif sudah dipakai 1th (1 poci, 2 mug + pan bulat), harga = Rp. 250000,- /set

MMOCI
Sebelum digunakan lakukan ritual berikut ini;
1. Isi poci dengan air mendidih + teh tubruk & biarkan selama 2hari 2malam
2. Cuci dengan cara membilas dengan air saja sampai bersih,”JANGAN GUNAKAN SABUN & SEJENISNYA, ini akan berakibat poci anda langsung mendapat RED CARD + Scorching selamanya…. !!!”
3. POCI anda siap Digunakan

MEMBUAT TEH POCI
Bahan.
1.Air mendidih
2.Teh tubruk (lebih Metching kalu pake teh asli slawi tegal)
3.Gula Batu
Cara Membuat:
Masukkan semua bahan kedalam POCI (komposisi menurut selera)
Tunggu sebentar….& siap disajikan. Simple Bukan????

KEMUDIAN RASAKAN BEDANYA….!!!
apalagi kalu sambil kebal-kebul pake rokok Kretek…. WWWuah TERASA JADI JURAGAN…

sumber : http://hasilkebun.wordpress.com

Konser Andra and The Backbone & The Rock Rusuh

Tur dua band di bawah naungan Artis Republik Cinta Manajemen, Andra and The BackBone dan The Rock, semalam (Selasa, 1/4), di Kota Slawi, Tegal, Jateng berlangsung rusuh. Dalam kerusuhan tersebut dua orang terpaksa dilarikan ke RS DR Susilo karena terluka parah.

Menurut saksi mata, saat penonton berjingrak-jingkrak menikmati lagu Andra and The BackBone, mereka dikejutkan oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam yang menyerang secara tiba-tiba hingga terjadi pembacokan. Peristiwa yang terjadi begitu cepat berakibat terjadinya dorong mendorong di antara ribuan penonton.

Akibatnya beberapa penonton terluka karena serangan benda tajam, dan lainnya terluka kerena jatuh dan terinjak. Kerusuhan ini menyebabkan pihak panitia penyelenggara menghentikan pertunjukan secara spontan.

Kerusuhan seperti ini bukan yang pertama kali dalam tur Artis Republik Cinta Manajemen. Hal yang sama pernah terjadi di Padang, Tasikmalaya, dan di lapangan Simpang Lima Semarang yang memakan 5 korban. Untuk keterangan lebih lanjut sampai saat ini pihak manajemen belum dapat dihubungi.

Sumber : www.kapanlagi.com

Rekening Pemerintah di BI akan diremunerasi

Pemerintah akan meremunerasi tiga rekeningnya di BI. Yang akan diremunerasi sementara ada dua rekening. Salah satunya rekening untuk dana yang merupakan saldo kebutuhan minimal.

"Saldo kebutuhan minimal yang diperlukan untuk membayar operasinal pemerintahan. Dari saldo kebutuhan minimal tersebut akan dibuat satu rekening lagi yang dinamakan rekening penempatan. Rekening penempatan ini yang diremunerasi," kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu Heri Purnomo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/4).

Dasar penetapan remunerasi telah disepakati akan diambilkan dari SBI, dengan jangka waktu 3 bulan. Sedangkan besarannya, tinggal berhitung saja, bisa 50 persen, bisa 60 persen, atau pun 75 persen, tapi itu masih tergantung negosiasi.

"Untuk ke depannya, kita akan bikin satu rekening lagi yang tujuannya dalam rangka penerapan treasury single account secara penuh. atau yang disebut dengan rekening swept account," katanya.

Nantinya, lanjut dia, diharapkan rekening-rekening yang ada di bendaharawan yang memegang keuangan persediaan di departemen-departemen teknis pada sore hari secara otomatis akan langsung ditarik ke rekening swept account, dan pada pagi harinya secara otomatis pula bendaharawan akan di-drop keuangannya.

"Jadi dengan demikian tidak ada lagi uang yang berkeliaran," katanya.

Ia menuturkan alasannya yang jelas terkait dengan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan, bahwa uang pemerintah tida boleh ada yang bekeliaran.

Alasan berikutnya, membantu BI, kalau banyak uang di bank umum, maka operasi moneter jelas lebih berat.

"Besarannya ditetapkan maksimal Rp 200 juta. Tapi apabila kurang, bisa mengajukan dispensasi, entah itu Rp 1 miliar ataupun Rp 750 juta. Tapi itu kan tidak habis dalam 1 hari, walaupun kecil nilainya, tapi kan bisa sangat membantu. Pelaksanaannya

mungkin 2 bulan lagi karena kita harus menyelesaikan peraturan dan MoU dengan BI," urainya.

Sumber : www.inilah.com